Ikhtisar Perusahaan

aboutus

PT Maha Properti Indonesia, Tbk (“Perseroan”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “PT Agro Mulia Investama” No. 2 tanggal 5 Maret 2004  (“Akta Pendirian Perseroan”), yang dibuat dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H. Notaris di Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-06335.HT.01.01.Tahun 2004 tanggal 15 Maret 2004 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2016 No.58 tambahan No.10839.

Sejak tanggal pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagai berikut :

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Agro Mulia Investama No. 2 tanggal 5 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H. Notaris di Tangerang, telah menyetujui perubahan nama Perseroan sehingga menjadi “PT Maha Properti Indonesia, Tbk”. Akta Perseroan No. 5/2011 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-63814.AH.01.02 tahun 2011 kemudian didaftarkan dalam daftar Perseroan No.AHU-0106069.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011.

Anggaran dasar perseroan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Maha Properti Indonesia, Tbk No. 32 tanggal 7 Juni 2018 (“Akta Perseroan No.32/2018”), yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Maha Properti Indonesia, Tbk No.AHU-AH.01.03-0214645 pada tanggal 8 juni 2018, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT Maha Properti Indonesia, Tbk No.AHU-0012701.AH.01.02. tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018. Kemudian didaftarkan dalam daftar Perseroan No.AHU-0080385.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 8 juni 2018.

Dalam akta tersebut menyetujui antara lain :

I) merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;

II) merubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

III) untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau emisi saham kepada masyarakat (Go Public);

IV) Menyetujui Pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.492.500.000 (satu miliar empar ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu) saham;

V) Pencatatan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;

VI) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan  sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal;

VII) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, setelah pengeluaran saham kepada masyarakat melalui Penawaran Umum. VIII) Penyesuaian anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik; Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka; dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan tersebut dalam suatu akta Notaris.

Kegiatan Utama Perseroan adalah mendirikan dan atau menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang Pengembangan dan Pembangunan, Perdagangan, Jasa dan Industri